TENTANGPUAN.com – Dalam konteks kasus perdagangan anak di bawah umur yang baru-baru ini terungkap di Kotamobagu, Budayawan Mongondow, Chairun Mokoginta, memberikan pandangan mendalam mengenai perlindungan anak dalam perspektif budaya Mongondow. Pandangan ini memberikan wawasan penting tentang bagaimana adat istiadat dapat memainkan peran dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus serupa di masa depan.
Kinolatag dan Perlindungan Anak dalam Budaya Mongondow
Chairun Mokoginta menjelaskan bahwa dalam budaya Mongondow, terdapat konsep kinolatag, yang mengacu pada perlindungan kaum wanita, terutama yang masih di bawah umur.
“Perlakuan terhadap perempuan yang tidak wajar adalah pelanggaran adat. Dalam budaya kami, pelanggaran adat seperti ini termasuk membawa lari anak orang, yang merupakan tindakan serius,” jelas Chairun, Minggu, 4 Agustus2024.
Konsep kinolatag mencerminkan nilai-nilai mendalam dalam masyarakat Mongondow, yang menekankan pentingnya perlindungan dan penghormatan terhadap anak-anak dan perempuan. Chairun menegaskan bahwa pelanggaran terhadap prinsip-prinsip ini dianggap sangat berat dan memiliki konsekuensi sosial yang signifikan.
Peran Pemerintah dan Tokoh Adat dalam Pencegahan
Menurut Chairun, menangani kasus perdagangan anak memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, pihak keamanan, dan tokoh adat di desa. “Tidak lepas dari peran pemerintah daerah dan pihak keamanan, termasuk tokoh adat di desa, harus secara komprehensif melakukan pencegahan,” tambahnya.
Dalam budaya Mongondow, pelanggaran adat seperti perdagangan anak tidak hanya dilihat sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap norma sosial dan moral. Chairun menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara semua elemen masyarakat untuk memastikan bahwa nilai-nilai adat terus dilestarikan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Inisiatif Budaya dan Pendidikan untuk Muda-Mudi
Untuk memperkuat perlindungan anak, Chairun juga mengimbau agar pegiat budaya mengadakan seminar dan diskusi di sekolah-sekolah. “Momarakai adik, molukad kon adi’,” katanya, yang berarti menjaga anak, menekankan bahwa perspektif budaya Mongondow harus mencakup perlindungan anak-anak dari bayi hingga dewasa.
Dia mengusulkan program “Budayawan Menyapa Siswa” (BMS), di mana setiap sekolah akan mendapatkan sesi satu jam untuk pengenalan budaya, alat musik, serta penyusunan buku muatan lokal Mongondow. Program ini bertujuan untuk memperkenalkan nilai-nilai budaya sejak dini dan mengajarkan kepada generasi muda tentang pentingnya menghormati dan melindungi hak-hak anak.
Konsekuensi Adat dan Evaluasi KLA
Dalam budaya Mongondow, pelanggaran adat dapat mengakibatkan hukuman serius, seperti diusir dari kampung dan dikenakan denda adat yang besar. Chairun menekankan betapa seriusnya pelanggaran adat dalam konteks budaya Mongondow dan mengharapkan penegakan nilai-nilai adat dapat membantu mencegah kasus serupa di masa depan.
Dengan adanya kasus perdagangan anak ini, Chairun mengingatkan pentingnya bagi Kota Kotamobagu untuk mengevaluasi kembali program dan kebijakan KLA (Kota Layak Anak). “Upaya pencegahan dan penanganan perdagangan anak harus ditingkatkan melalui kerjasama yang solid antara pemerintah, LSM, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat,” tutup Chairun.
Melalui pemahaman dan penerapan nilai-nilai budaya Mongondow serta kolaborasi yang erat, diharapkan Kotamobagu dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung perkembangan anak-anak, sejalan dengan prinsip-prinsip Kota Layak Anak.
