TENTANGPUAN.com – Pemerintah Kota Kotamobagu terus mempercepat operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna memastikan penyaluran manfaat berjalan tepat sasaran.
Upaya tersebut dibahas dalam rapat bersama Badan Gizi Nasional (BGN) dan tim satuan tugas daerah yang digelar di ruang kerja Wakil Wali Kota Kotamobagu, Selasa (19/5/2026).
Wakil Wali Kota Kotamobagu, Rendy Virgiawan Mangkat, mengatakan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mendorong pelaksanaan program MBG di daerah sesuai amanat Peraturan Presiden.
“Pemerintah Kota Kotamobagu, termasuk saya sebagai Ketua Tim Satuan Tugas, terus mendorong agar dapur-dapur yang ada di Kotamobagu bisa segera dibuka, begitu juga para penerima manfaat harus segera didata,” ujar Rendy kepada awak media.
Ia menjelaskan, saat ini terdapat tujuh SPPG di Kota Kotamobagu. Namun, satu di antaranya masih terkendala persoalan mitra, sementara 12 lainnya masih dalam tahap persiapan pembukaan.
“Hari ini kita melakukan rapat dengan pihak BGN serta seluruh tim satuan tugas. Dari laporan yang disampaikan, saat ini ada tujuh SPPG di Kotamobagu, satu masih terkendala persoalan mitra, dan dua belas lainnya masih dalam tahap pembukaan,” katanya.
Selain percepatan operasional dapur MBG, Pemkot Kotamobagu juga mendorong keterlibatan petani lokal dalam mendukung kebutuhan bahan pangan program tersebut.
Menurut Rendy, koordinasi bersama pihak BGN telah dilakukan agar para mitra dapat berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam memberdayakan petani lokal sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.
Dukungan terhadap program tersebut juga datang dari masyarakat. Aini Mokodompit, menilai program MBG dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi anak-anak, terutama bagi keluarga yang membutuhkan.
“Program seperti ini sangat baik karena bisa membantu anak-anak mendapatkan makanan bergizi. Kalau kebutuhan gizi terpenuhi, anak-anak juga bisa lebih fokus belajar di sekolah,” ujarnya.
Sementara itu, warga Kelurahan Motoboi Kecil, Sri Murniyati, berharap pemerintah benar-benar memastikan program MBG berjalan tepat sasaran dan memperhatikan kualitas makanan yang diberikan kepada penerima manfaat.
“Yang paling penting itu pengawasannya. Jangan sampai makanan yang diberikan kualitasnya kurang baik atau penerimanya tidak tepat sasaran. Karena ini menyangkut kesehatan anak-anak,” katanya.
Program MBG sendiri menjadi salah satu program prioritas nasional dalam upaya pemenuhan gizi masyarakat, khususnya bagi anak-anak dan kelompok penerima manfaat lainnya.
