TENTANGPUAN.com – Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 1 Mei 2026 di Sulawesi Utara diwarnai aksi turun ke jalan oleh berbagai kelompok pekerja. Namun, di balik mobilisasi itu, satu isu mencuat kuat yakni kelangkaan solar bersubsidi yang dinilai semakin menekan kehidupan buruh, khususnya di sektor transportasi.
Dilansir dari BeritaManado, ribuan sopir dump truck di Sulawesi Utara bersiap turun ke jalan dalam momentum May Day sebagai bentuk protes atas sulitnya akses solar di SPBU. Mereka menilai kondisi ini tidak wajar karena BBM subsidi kerap habis hanya dalam hitungan jam setelah distribusi dibuka, sehingga memunculkan dugaan adanya praktik penyimpangan atau “mafia solar.”
Laporan tersebut menyebut, dampak langsung sudah dirasakan para sopir antrean panjang menjadi pemandangan sehari-hari, waktu kerja terbuang, biaya operasional meningkat, dan penghasilan menurun drastis.
Hal serupa juga dilaporkan Manado Post, yang menyebut aksi buruh ini dipicu antrean panjang di SPBU serta kesulitan sopir mendapatkan solar. Para sopir bahkan mendesak agar pengawasan distribusi diperketat karena diduga terjadi penyalahgunaan dalam praktik di lapangan.
Namun, persoalan ini tidak berhenti pada para sopir sebagai aktor utama di jalan. Dampaknya menjalar ke ruang domestik dan paling terasa oleh perempuan.
Dalam banyak rumah tangga pekerja sektor transportasi, perempuan memegang peran sebagai pengelola ekonomi keluarga. Ketika pendapatan menurun akibat mahalnya atau langkanya solar, perempuan menjadi pihak yang pertama kali harus menyesuaikan pengeluaran. Mereka mengurangi belanja, mengganti bahan makanan dengan yang lebih murah, atau berutang untuk menutup kebutuhan harian.
Situasi ini berisiko memicu kerawanan pangan rumah tangga. Perempuan sering kali harus memastikan keluarga tetap makan, meski dengan kualitas gizi yang menurun. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat berdampak pada kesehatan perempuan itu sendiri, sekaligus anak-anak yang bergantung pada pengelolaan pangan di rumah.
Kelangkaan solar juga berdampak pada harga barang. Ketika distribusi terganggu, biaya transportasi meningkat dan harga bahan pokok ikut naik. Di titik ini, perempuan kembali berada di garis depan. Sebagai pembeli utama kebutuhan rumah tangga, mereka harus menghadapi lonjakan harga sekaligus keterbatasan pendapatan.
Tidak hanya itu, perempuan yang bekerja di sektor informal, seperti pedagang kecil atau pelaku usaha mikro, ikut terdampak. Biaya produksi meningkat, sementara daya beli masyarakat menurun. Tanpa jaminan sosial dan perlindungan ekonomi yang kuat, perempuan dalam sektor ini menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap krisis seperti kelangkaan energi.
Padahal, secara regulasi, distribusi BBM subsidi telah diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014, yang menetapkan mekanisme penyaluran serta kelompok penerima. Namun, kasus yang berulang di lapangan menunjukkan bahwa persoalan utama bukan hanya pada aturan, melainkan pada pengawasan dan implementasi.
Aksi May Day di Sulawesi Utara tahun ini memperlihatkan pergeseran penting dalam isu buruh. Tuntutan tidak lagi semata soal upah atau jaminan kerja, tetapi juga akses terhadap energi sebagai alat produksi. Ketika solar langka, buruh kehilangan kemampuan untuk bekerja. Dan ketika pendapatan terganggu, perempuan menjadi pihak yang menyerap dampaknya paling dalam.
Di tengah situasi ini, perempuan berperan sebagai penyangga terakhir dalam rumah tangga, mengelola kekurangan, menjaga stabilitas keluarga, dan memastikan kehidupan tetap berjalan. Namun peran ini sering kali tidak terlihat dalam diskursus kebijakan.
May Day 2026 di Sulut, dengan demikian, tidak hanya berbicara tentang buruh yang turun ke jalan. Ia juga tentang perempuan yang bekerja dalam diam, menanggung dampak krisis yang tidak selalu tercatat, tetapi nyata dalam kehidupan sehari-hari.
