TENTANGPUAN.com – Krisis persampahan di Kotamobagu saat ini ibarat benang kusut yang mustahil diurai hanya dengan mengandalkan sistem birokrasi pemerintah. Ketika sebagian besar warga mengeluh dan memprotes tumpukan sampah yang membusuk berminggu-minggu di depan rumah mereka akibat absennya truk pengangkut, Siti Hadija Junaidi (45) justru mengambil jalan sunyi.
Bagi Direktur Pusat Pendidikan Mondowana ini, penyelesaian masalah sampah tidak lagi cukup dengan slogan usang “buanglah sampah pada tempatnya” atau sekadar pasrah menunggu jemputan mobil dinas. Perubahan besar dan nyata justru harus dimulai dari sumber utama produksi limbah itu sendiri, rumah tangga, dan lebih spesifik lagi, dari dapur.
Gerakan Hadija menjadi sangat relevan ketika kita membedah seberapa parah kehancuran sistem penanganan sampah pemerintah kota saat ini dari hulu hingga ke hilir.
Sistem yang Runtuh: Rongsokan Berjalan dan Sungai Beracun
Pemerintah Kota Kotamobagu sebenarnya tidak kekurangan uang. Anggaran untuk pengelolaan sampah menyentuh angka lebih dari Rp15 miliar per tahun di luar gaji dan pemeliharaan. Namun, uang miliaran itu menguap di tengah jalan.
Di garis depan pengangkutan, armada yang digerakkan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sudah tidak layak jalan. Salman Paputungan, seorang petugas kebersihan yang sudah bekerja sejak 2009, bersaksi bahwa armada yang mereka paksa jalan setiap hari adalah mobil-mobil tua.
“Sebagian kendaraan masih dari tahun 2009. Jangankan mesin, bak dan lantai kendaraannya saja sudah hancur,” ungkap Salman, Senin, (1/6/2026).
Kondisi rongsokan berjalan ini membuat perbaikan di bengkel memakan waktu hingga satu bulan penuh, yang otomatis memicu menumpuknya sampah warga di lorong-lorong kota.
Jika di hulu armadanya hancur, bencana yang lebih mengerikan sedang terjadi di hilir. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Poyowa Kecil kini bukan lagi fasilitas pengolahan, melainkan bom waktu ekologis.
Anggota DPRD Kotamobagu dari Pansus LKPJ, Shandry Anugerah Hasanuddin, membongkar bahwa sistem Sanitary Landfill, teknologi pelapisan dan penyaringan air beracun, yang dibangun dengan anggaran raksasa kini sudah rusak dan tidak difungsikan. Praktik di TPA kini turun kasta menjadi Open Dumping atau buang sembarangan.
“Ternyata sistem sanitary landfill sudah tidak jalan. Air lindi (cairan beracun sampah) sudah bukan lagi mengalir ke bak pengolahan, tapi dia sudah mengalir ke sungai,” ungkap Shandry membeberkan temuan Pansus, Senin (8/6/2026).
Melihat sistem hulu dan hilir negara yang hancur inilah, gerakan independen yang dilakukan Hadija di rumahnya menjadi satu-satunya pertahanan yang masuk akal.
Dapur Sebagai Pusat Kepemimpinan Ekologis
Sejak September 2024, jauh sebelum krisis layanan armada mencuat, Hadija telah merombak total tata kelola sampah di rumahnya di Kelurahan Gogagoman. Ia menolak menyumbang tumpukan ke TPA yang sudah bocor meracuni sungai.
Praktiknya sangat sederhana namun berdampak revolusioner. Sampah organik dari dapur, seperti sisa nasi dan sayuran, tidak lagi dibuang ke got, melainkan dijadikan pakan budidaya maggot (larva lalat tentara hitam) dan pakan bebek peliharaannya.
Untuk sisa organik yang lain, ia mengolahnya menjadi kompos dengan cara yang sama sekali tidak membebani.
“Supaya torang tidak selalu terjebak di teori atau cara-cara yang terlalu prosedur, pokoknya taruh saja sampah kering sampah basah taruh saja di situ, nanti dia terurai secara alami baru tambah dengan air beras,” jelas Hadija mematahkan mitos bahwa membuat kompos itu rumit, Senin (8/6/2026).
Bahkan, limbah anorganik dan elektronik (e-waste) ia tahan di rumah karena menyadari pemerintah belum memiliki solusi pengelolaan yang jelas.
Lebih dari sekadar praktik ekologis, Hadija menjadikan hal ini sebagai wahana edukasi keluarga. Ia menunjuk anaknya sebagai Person in Charge (PIC) sampah, yang bertugas menegur siapa saja di rumah yang salah memilah sampah, menanamkan kepemimpinan lingkungan sejak dini.
Mengubah Kebijakan: Kesamaan Visi yang Terganjal Implementasi
Langkah kecil dari dapur ini tidak berhenti di tingkat personal. Lewat Pusat Pendidikan Mondowana, Hadija menjalin kerja sama resmi dengan Pemkot Kotamobagu melalui program Bio Konversi Sampah Organik Berbasis Pemberdayaan Masyarakat.
Bersama pemerintah, mereka merancang cetak biru “Manajemen Sampah Terpadu” setebal 13 halaman yang melahirkan program “Tujuh Hari Bersahabat dengan Sampah”.
Visi memotong alur sampah dari rumah ini juga diamini oleh Putri Damayanti Potabuga, Staf Khusus Walikota Bidang Lingkungan yang juga pendiri Climate Institute. Menurut Putri, akar penyelesaian sampah Kotamobagu yang mencapai 80 ton per hari bukanlah tentang bagaimana mengangkutnya ke TPA, tetapi bagaimana menghentikannya sebelum keluar pintu rumah.
“Jadi bagaimana Kadis (Kepala Dinas) memutuskan sampah itu putus di sumbernya, yaitu di rumah. Yang keluar itu hanya sampah anorganik yang bisa dijual,” tegas Putri.
Putri juga mengonfirmasi bahwa dapur rumah tangga yang didominasi aktivitas perempuan adalah produsen limbah terbesar, sehingga intervensi pembuatan kompos bag, biopori, hingga ekoenzim skala rumah tangga menjadi sangat strategis.
Sayangnya, meski gagasan Hadija yang sudah diterjemahkan ke dalam Instruksi Wali Kota pada Oktober 2025, pelaksanaannya di lapangan nyaris nol besar.
Bagi Hadija, penyakit utamanya adalah kemalasan eksekusi birokrasi. “Masalah utama bukan ketiadaan regulasi, melainkan lemahnya implementasi kebijakan yang sudah disusun. Instruksi itu hanya sampai di tanda tangan,” kritik Hadija tajam.
Padahal, jika instruksi itu dijalankan, ada 2.000 ASN yang siap menjadi percontohan memilah sampah dan memberikan data riil volume harian kota.
Hal ini dibenarkan oleh Shandry di DPRD. Ia menilai pemerintah kota tidak memiliki keseriusan. Kotamobagu sebenarnya memiliki Perda Nomor 3 Tahun 2022 tentang pengelolaan sampah yang sangat komprehensif, namun aturan sakti itu hanya menjadi macan kertas.
“Pemerintah kota itu harus punya blueprint terkait dengan pengelolaan sampah dan itu sudah dituangkan dalam Perda, cuma itu ndak dilaksanakan,” sesal Shandry.
Menjemput Solusi dari Rumah Sendiri
Revolusi senyap yang dilakukan Siti Hadija Junaidi menawarkan tamparan sekaligus jalan keluar bagi kebuntuan ekologis di Kotamobagu.
Di saat pemerintah kebingungan mencari alasan atas truk tahun 2009 yang terus-terusan rusak, dan di saat TPA Poyowa Kecil mengalirkan air lindi beracun akibat proyek tanggul yang tak kunjung selesai, metode Hadija membuktikan bahwa memotong volume sampah di sumbernya adalah cara yang paling murah, logis, dan berdampak.
Sebagaimana peringatan keras dari Shandry, solusi sampah tidak akan pernah selesai hanya dengan membangun infrastruktur baru di hilir.
“Biar 10 incinerator torang mau taruh di sana, kalau armada ini nyanda maksimal, nyanda mo jadi,” kritiknya.
Dapur rumah bukan sekadar tempat memasak, melainkan benteng pertahanan pertama bagi keselamatan kota. Kotamobagu tidak butuh lebih banyak tumpukan aturan yang terhenti di atas meja pejabat, kota ini hanya butuh keberanian birokrasi untuk memaksa ribuan rumah tangganya bergerak serentak mengikuti jejak dapur Hadija.
