TENTANGPUAN.com – Presiden Prabowo Subianto telah resmi mengumumkan Kabinet Merah Putih, yang terdiri dari tujuh menteri koordinator, 41 menteri, dan lima pejabat setingkat menteri, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Minggu (20/10).
Dalam susunan tersebut, lima menteri perempuan dipercaya mengisi posisi strategis, menjadi simbol pentingnya keterwakilan perempuan dalam pemerintahan. Kehadiran mereka diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam pembuatan kebijakan yang lebih inklusif di Tanah Air.
Salah satu menteri perempuan yang tetap bertahan adalah Sri Mulyani Indrawati, yang kembali menjabat sebagai Menteri Keuangan. Pengalaman panjangnya di bidang ekonomi, baik di tingkat nasional maupun internasional, menjadikannya sosok yang tak tergantikan di kabinet Prabowo. Sri Mulyani dikenal dengan berbagai reformasi keuangan yang diinisiasinya dan terus menjadi ujung tombak kebijakan fiskal yang adaptif di Indonesia.
Menggantikan I Gusti Ayu Bintang Darmawati, Arifatul Choiri Fauzi kini mengemban tugas sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA). Sebagai seorang aktivis di Muslimat Nahdlatul Ulama dan Komisi Informasi MUI, Arifatul dikenal vokal dalam isu-isu pemberdayaan perempuan dan anak. Penunjukannya diharapkan mampu melanjutkan perjuangan untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak di seluruh Indonesia.
Di sektor pariwisata, Widiyanti Putri menggantikan Sandiaga Uno sebagai Menteri Pariwisata. Dengan latar belakang pengusaha di sektor agribisnis dan energi, Widiyanti membawa perspektif baru dalam memajukan pariwisata Indonesia, terutama dalam mendukung sektor ekonomi kreatif. Kepemimpinannya diharapkan mampu mendorong kebangkitan pariwisata pascapandemi dan memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi wisata dunia.
Meutya Hafid, seorang mantan jurnalis yang kini menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Digital, menggantikan Budi Arie Setiadi. Meutya yang juga Ketua Komisi I DPR RI periode 2019-2024, memiliki pengalaman panjang di bidang komunikasi, khususnya dalam isu keamanan digital dan pemerataan akses internet. Meutya diharapkan mampu meningkatkan keamanan ruang digital serta mempercepat digitalisasi di seluruh pelosok Indonesia.
Terakhir, Rini Widyantini terpilih sebagai Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Sebagai birokrat berpengalaman, Rini diharapkan dapat membawa reformasi signifikan di sektor aparatur negara, dengan fokus pada penyederhanaan birokrasi serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Karier panjangnya di Kementerian PANRB memberikan Rini keahlian khusus untuk melaksanakan berbagai reformasi birokrasi yang diamanatkan kepadanya.
Kelima menteri perempuan ini membawa harapan besar bagi peningkatan keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan di level tertinggi pemerintahan. Mereka diharapkan dapat menginspirasi lebih banyak perempuan untuk terjun dalam politik dan pemerintahan, serta memperjuangkan kebijakan yang lebih adil dan inklusif bagi semua warga negara.