TENTANGPUAN.com – Seragam Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) kerap dilekatkan dengan citra ketegasan, penertiban, hingga ketegangan saat berhadapan dengan masyarakat. Namun, di balik seragam itu, tersimpan kisah perempuan-perempuan yang menjalankan tugas dengan pendekatan yang lebih persuasif dan penuh kesabaran.
Salah satunya adalah Asiah Mokoginta, warga Desa Bilalang Dua, Kota Kotamobagu. Setelah mengabdi selama tujuh tahun sebagai Tenaga Harian Lepas (THL), penantiannya akhirnya berbuah manis ketika ia resmi diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) pada Juni 2025.
Senin (29/6/2026), Asiah mengenang perjalanan panjang yang membawanya hingga berada di titik tersebut.
Perjalanan itu bermula pada 2016. Sebelum mengenakan seragam Satpol PP, kesehariannya dihabiskan dengan bertani dan berdagang. Namun, keinginan untuk memiliki pekerjaan yang lebih menantang membuatnya mendaftar sebagai tenaga honorer ketika pemerintah membuka lowongan.
“Saat itu dibutuhkan tenaga kerja honor. Waktu itu THL masih digaji Rp800 ribu,” kenang Asiah.
Menjadi personel Satpol PP bukan pekerjaan yang ringan, terlebih bagi seorang perempuan. Selain harus siap menghadapi berbagai situasi di lapangan, ia juga harus bertahan dalam ketidakpastian sebagai tenaga honorer.
Ia masih mengingat masa-masa ketika gaji terlambat dibayarkan hingga berbulan-bulan.
“Lain kali, tiga bulan tidak gajian,” ujarnya.
Awal tahun juga menjadi periode yang penuh ketidakpastian. Surat Keputusan (SK) kerja untuk Januari dan Februari umumnya baru diterbitkan pada Maret. Pembayaran honor pun tidak selalu dirapel sekaligus, sehingga para tenaga honorer harus pandai mengatur kebutuhan hidup di tengah keterlambatan tersebut.
Meski begitu, Asiah memilih bertahan.
Ketangguhannya membuat ia dipercaya menjalankan berbagai penugasan penting. Selama dua tahun, ia bahkan diperbantukan di Kantor Kejaksaan untuk membantu pengamanan, termasuk saat terjadi aksi demonstrasi.
Namun, menurut Asiah, tantangan terbesar justru bukan ketika menghadapi massa aksi, melainkan stigma masyarakat terhadap profesinya.
“Kendala tersulit itu waktu ketemu dengan masyarakat yang berpendapat Pol-PP itu tidak baik. Saya sering dihadapkan dengan situasi yang sulit,” tuturnya.
Ia juga pernah terlibat dalam penertiban di kawasan pasar hingga patroli malam di kawasan Ilongkow yang kerap menjadi lokasi berkumpulnya anak-anak muda hingga larut malam.
Perempuan Membawa Pendekatan yang Berbeda
Di lingkungan Satpol PP Kota Kotamobagu yang masih didominasi personel laki-laki, jumlah perempuan relatif sedikit. Saat ini hanya terdapat sekitar 15 personel perempuan, sementara personel laki-laki berjumlah lebih dari 40 orang.
Meski demikian, kehadiran mereka memiliki peran yang tidak tergantikan.
Asiah menjelaskan bahwa setiap operasi lapangan harus melibatkan personel perempuan, terutama ketika berhadapan dengan perempuan atau anak perempuan. Kehadiran mereka bertujuan memastikan proses penertiban berlangsung lebih aman, nyaman, dan menghindari kesalahpahaman.
“Kalau turun lapangan harus ada Pol-PP perempuan. Jika ada anak-anak muda yang perempuan, gunanya kami yang mendekati. Kalau personel lelaki, takutnya nanti ada kesalahpahaman saat menyampaikan,” jelasnya.
Menurut Asiah, pendekatan yang dilakukan personel perempuan lebih mengedepankan komunikasi dan persuasi dibandingkan konfrontasi. Peran tersebut menjadi bagian penting dalam menciptakan penegakan peraturan yang tetap menghormati martabat masyarakat.
Penantian yang Akhirnya Terbayar
Tujuh tahun menjalani status sebagai tenaga honorer menjadi perjalanan panjang yang penuh ketidakpastian. Pengangkatan sebagai P3K menjadi titik balik yang menghadirkan rasa aman sekaligus penghargaan atas pengabdiannya.
Seiring perubahan status tersebut, ritme pekerjaannya pun berubah. Dalam beberapa bulan terakhir, Asiah tidak lagi rutin diterjunkan ke lapangan.
“Untuk tiga bulan ini saya sudah tidak turun lapangan lagi. Sekarang sudah menjaga dan standby di Kantor Wali Kota,” katanya.
Bagi Asiah, perjalanan ini bukan sekadar tentang memperoleh status kepegawaian. Lebih dari itu, kisahnya menunjukkan bahwa perempuan juga mampu berdiri di garis depan penegakan peraturan daerah, menghadapi tekanan, stigma, hingga ketidakpastian, sambil tetap mengedepankan empati dan pendekatan yang humanis.
