TENTANGPUAN.com – Sumarni Potabuga, 62 tahun, masih memperjuangkan pembayaran atas lahan keluarga yang menurut pengakuannya terdampak pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara. Lahan yang dahulu menjadi sumber penghidupannya itu kini terendam, sementara ia mengaku belum menerima pembayaran sepeser pun.
Kehilangan kebun membuat Sumarni harus mencari sumber penghasilan lain. Perempuan warga Desa Pindol ini kini pergi ke Paret, wilayah di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, untuk menambang demi memenuhi kebutuhan hidup.
Jarak yang jauh dan usianya yang sudah lanjut tidak membuatnya berhenti bekerja. Ia mengatakan tidak ingin terus membebani ketiga anaknya yang telah menikah dan tinggal terpisah.
“Kasihan tanah tidak dibayar, ibu so tua umur 62, alhamdulillah sehat kasiang, kong masih pigi di Paret sana, pe jauh, kong polisi user,” kata Sumarni saat ditemui di rumahnya pada 17 Oktober 2026.
Dalam ceritanya, Sumarni juga menyebut dirinya diusir polisi ketika pergi menambang. Namun, kronologi kejadian, waktu, lokasi, serta satuan kepolisian yang dimaksud masih perlu dikonfirmasi untuk memperjelas peristiwa tersebut.
Satu hektare lahan belum dibayar
Sumarni mengatakan, sekitar satu hektare lahan keluarganya masuk dalam area proyek Bendungan Lolak. Sebelum lahan itu terendam, ia memanfaatkannya untuk menanam cabai, sayuran, dan tanaman lainnya.
Menurut Sumarni, persoalan pembayaran lahan tersebut sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Ia mengingat sebelum pandemi COVID-19, seorang perempuan bernama Lidya yang terlibat dalam pengukuran lahan pernah menyampaikan bahwa masih ada sekitar satu hektare lahan miliknya yang masuk dalam area proyek, setelah memperhitungkan bagian tanah yang telah dijual.
Pengukuran itu, menurut Sumarni, disaksikan sejumlah orang, termasuk kepala desa dan anggota keluarganya. Ia juga mengatakan surat keterangan tanah atau SKT miliknya kemudian dibuat ulang oleh kepala desa untuk mencatat sisa lahan tersebut.
Namun, pembayaran yang ia harapkan tidak kunjung diterima.
Sumarni mengingat sejumlah penjelasan yang berubah-ubah mengenai pembayaran, mulai dari menunggu proses berikutnya hingga penghitungan tanaman di atas lahan. Ia mengaku terus menunggu tanpa memperoleh kepastian.
“Yang janji bulan depan, bulan depan, tidak tahu kapan bulan depannya, karena kan sudah dari dua tahun kemarin bulan depannya, tapi belum ada kejelasan,” ujarnya.
Ia mengatakan, akses menuju kebunnya sudah dibatasi ketika proyek mulai berjalan, sebelum lahan itu akhirnya terendam. Sejak kehilangan akses tersebut, ia tidak lagi bisa mengandalkan kebun sebagai sumber penghasilan seperti sebelumnya.
“Sekarang dorang so pake, jadi mau bagaimana lagi, terpaksa pigi di tambang,” kata Sumarni.

Sumarni bagian dari kelompok 21 orang
Sumarni mengatakan dirinya termasuk dalam kelompok 21 orang yang belum menerima pembayaran atas tanah mereka. Kelompok ini terdiri dari warga Pindol dan Mongkonai.
Kelompok tersebut berbeda dari 11 orang yang bidang tanahnya disebut memperoleh santunan melalui mekanisme penitipan uang di pengadilan. Menurut informasi yang menjadi konteks pemberitaan ini, Sumarni tidak termasuk dalam kelompok 11 orang tersebut.
Karena itu, persoalan Sumarni tidak dapat disamakan dengan status bidang tanah yang uang santunannya dititipkan di pengadilan. Perbedaan kelompok, status bidang tanah, dan mekanisme pembayaran perlu diperhatikan agar persoalan yang dialami setiap warga tidak tercampur.
Sumarni berharap pemerintah memberi perhatian terhadap tanah keluarganya yang kini terendam. Ia mengatakan telah berjuang sejak awal, tetapi belum memperoleh pembayaran yang menurutnya menjadi hak atas lahan tersebut.
“Sudah berjuang dari pertama, tapi belum pernah dapat sepeserpun,” ujarnya.
Setelah tidak bisa lagi mengolah kebun, Sumarni sempat menanam di lahan milik orang lain. Namun, pemilik lahan kemudian mengambilnya kembali sehingga ia kehilangan tempat untuk bertani.
Kondisi itu mendorongnya beralih ke aktivitas menambang di Paret. Pekerjaan tersebut menjadi salah satu cara yang masih bisa ia tempuh untuk mendapatkan penghasilan, meskipun harus bepergian jauh dari rumah.
Pengalaman Sumarni menunjukkan bagaimana kehilangan akses terhadap lahan produktif dapat memengaruhi keberlanjutan penghidupan warga. Bagi perempuan yang sebelumnya mengandalkan kebun untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, persoalan tanah bukan hanya soal nilai aset, tetapi juga keberlangsungan pekerjaan dan sumber pendapatan.
Penelitian Wahono Putra Winulyo dan Dian Ayu Larasati yang diterbitkan dalam jurnal Swara Bhumi Universitas Negeri Surabaya pada 2025 meneliti dampak Bendungan Semantok terhadap warga yang direlokasi di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Penelitian terhadap 77 kepala keluarga menemukan bahwa rata-rata pendapatan bulanan warga turun 20,79 persen setelah relokasi, sementara rata-rata pengeluaran bulanan meningkat 18 persen.
Penelitian tersebut dilakukan di lokasi berbeda sehingga tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan dampak yang sama terhadap warga Pindol. Namun, temuan itu memberikan konteks bahwa perubahan tempat tinggal dan hilangnya akses terhadap sumber penghidupan dapat membawa konsekuensi ekonomi bagi masyarakat terdampak pembangunan bendungan.
Pengadaan tanah harus disertai ganti kerugian yang layak
Pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Undang-undang tersebut mengatur bahwa pengadaan tanah harus dilaksanakan dengan pemberian ganti kerugian yang layak dan adil.
Ketentuan pelaksanaannya juga diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023.
Dalam kasus Sumarni, status bidang tanah, dokumen kepemilikan atau penguasaan lahan, hasil pengukuran, serta catatan pembayaran perlu ditelusuri untuk memastikan dasar klaimnya dan menjelaskan mengapa pembayaran yang ia harapkan belum diterima.
Zonautara.com sebelumnya telah melaporkan persoalan perempuan petani di Desa Pindol yang kehilangan kebun akibat pembangunan Bendungan Lolak. Dalam liputan lanjutan ini, Sumarni kembali menyampaikan bahwa lahan keluarganya telah terendam, tetapi ia mengaku belum menerima pembayaran.
Hingga wawancara pada 17 Oktober 2026, Sumarni masih pergi ke Paret untuk menambang. Ia berharap ada kejelasan mengenai lahan yang diklaim sebagai milik keluarganya dan penyelesaian atas persoalan pembayaran yang telah diperjuangkannya selama bertahun-tahun.

