TENTANGPUAN.com – Missy (14) dan Jian Tiole (16) masih menyimpan keinginan untuk mengenyam pendidikan. Dua bersaudara yang lahir di Filipina dan kini tinggal di Wangurer, Kota Bitung, Sulawesi Utara, itu belum dapat melanjutkan sekolah di Indonesia karena persoalan dokumen identitas dan ketidakjelasan status kewarganegaraan keluarga mereka.
Missy dan Jian merupakan bagian dari keluarga keturunan Sangihe-Filipina. Mereka adalah dua dari enam bersaudara yang seluruhnya lahir di Filipina. Setelah tinggal di Indonesia, keduanya menghadapi persoalan administrasi kependudukan yang berdampak pada akses mereka terhadap pendidikan formal.
Sehari-hari, Missy dan Jian membantu pekerjaan rumah. Mereka membersihkan rumah dan membantu orang tua. Sementara teman-teman seusia mereka pergi ke sekolah, keduanya lebih banyak menghabiskan waktu di rumah.
Padahal, keinginan untuk belajar masih sangat besar. Jian ingin menjadi guru, sedangkan Missy bercita-cita menjadi dokter.
“Torang suka sekali mo sekolah di Indonesia ini. Apalagi hari-hari cuma di rumah, ada rasa iri juga kalau lihat teman-teman lain pergi ke sekolah, tapi tidak tahu harus bagaimana,” ungkap keduanya saat diwawancarai di rumah mereka, Senin (9/11/2026).
Keduanya sebenarnya pernah mengikuti pembelajaran di Filipina melalui sekolah komunitas yang diselenggarakan bagi anak-anak warga Indonesia di negara tersebut.
Missy mengingat, dirinya sempat bersekolah hingga kelas tiga sekolah dasar. Mereka juga sudah bisa membaca dan menulis, tetapi kemampuan tersebut diperoleh melalui pembelajaran di Filipina. Untuk membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia, keduanya belum menguasainya.

Sartika Manuel, warga yang mendampingi komunitas keturunan Filipina di Wangurer, menjelaskan bahwa sekolah komunitas di Filipina tersebut dirintis oleh orang tua dan sejumlah orang yang memperjuangkan pendidikan anak-anak Indonesia di sana.
Menurut Sartika, setelah pendirinya meninggal dunia, kegiatan sekolah tetap berlanjut di sejumlah daerah.
Setiap Juni, kata dia, terdapat tenaga pengajar honorer dari Jakarta yang dikirim melalui Konsulat Jenderal Republik Indonesia untuk mengajar anak-anak di Filipina.
Namun, pengalaman belajar di sana belum menjamin Missy dan Jian dapat melanjutkan pendidikan ketika kembali ke Indonesia. Perbedaan bahasa dan persoalan dokumen identitas menjadi hambatan yang harus mereka hadapi.
Sejarah Panjang Migrasi Masyarakat Sangihe ke Filipina
Keberadaan keluarga keturunan Sangihe-Filipina di Sulawesi Utara tidak terlepas dari sejarah panjang hubungan masyarakat di kawasan perbatasan Indonesia dan Filipina.
Secara geografis, Kepulauan Sangihe berada di antara Sulawesi Utara dan Filipina Selatan. Hubungan masyarakat kedua wilayah telah berlangsung jauh sebelum batas negara modern terbentuk.
Penelitian Anderson V. Villa dan Amorisa Wiratri berjudul Rethinking Local Citizenship and Integration of Persons of Indonesian Descent in the Southern Philippines, yang diterbitkan Springer pada 2023 dalam buku Migration in Southeast Asia, menjelaskan bahwa migrasi masyarakat dari Kepulauan Sangihe ke Filipina Selatan telah berlangsung sejak akhir abad ke-15.
Penelitian tersebut juga mencatat gelombang migrasi masyarakat Sangir sekitar 1930-an, yang berkaitan dengan Depresi Besar, serta perpindahan lainnya pada 1960-an.
Migrasi antargenerasi itu membentuk komunitas keturunan Indonesia atau Persons of Indonesian Descent (PID) di Filipina Selatan. Mereka dikenal pula sebagai masyarakat Sangir dan tersebar di sejumlah wilayah, termasuk General Santos City dan Provinsi Sarangani.
Villa dan Wiratri menjelaskan bahwa hubungan masyarakat keturunan Indonesia dengan komunitas lokal di Filipina tidak hanya terbentuk melalui migrasi, tetapi juga melalui proses integrasi sosial yang berlangsung selama beberapa generasi.
Sejarah tersebut memperlihatkan bahwa mobilitas masyarakat Sangihe dan Filipina bukan fenomena baru. Hubungan keluarga, perkawinan, dan aktivitas lintas wilayah telah membentuk komunitas yang memiliki keterikatan dengan kedua negara.
Di Sulawesi Utara, persoalan administrasi dan kewarganegaraan sebagian masyarakat keturunan Filipina juga menjadi perhatian pemerintah. Fenomena ini ditemukan di wilayah perbatasan seperti Bitung, Sangihe, dan Talaud.
Namun, hubungan sejarah dan keturunan tidak otomatis menentukan status kewarganegaraan seseorang. Setiap individu tetap membutuhkan pemeriksaan dokumen dan penetapan status berdasarkan hukum yang berlaku.

Anak-Anak Menghadapi Persoalan Dokumen
Persoalan identitas itu juga dirasakan keluarga Missy dan Jian. Sartika, warga yang selama ini mendampingi komunitas keturunan Filipina di Wangurer, mengatakan, ketiadaan dokumen keluarga menjadi salah satu hambatan anak-anak tersebut untuk memperoleh kepastian identitas dan mengakses pendidikan.
Menurut dia, orang tua kedua anak tersebut belum memiliki pencatatan perkawinan yang sah. Kondisi itu berdampak pada pengurusan dokumen kependudukan anak-anak mereka, termasuk akta kelahiran.
“Papanya sudah ada KK sendiri, dorang ini hasil perkawinan yang tidak sah. Dorang hidup bersama karena status perkawinan, jadi dorang tidak memiliki akta lahir dan dokumen lainnya,” kata Sartika.
Ia mengatakan, pendampingan terhadap keluarga-keluarga tersebut selama ini dilakukan secara swadaya, dengan kemampuan komunitas yang terbatas.
Sartika menyebut persoalan serupa juga dialami anak-anak lain di lingkungan tempat mereka tinggal. Di kompleks tersebut terdapat lima anak yang disebutnya tidak memiliki kepastian status kewarganegaraan dan belum dapat mengakses pendidikan formal. Jumlah itu bertambah menjadi enam orang jika seorang bayi yang lahir di Indonesia turut dihitung.
Meski menghadapi persoalan dokumen, anak-anak tersebut tetap terhubung dengan lingkungan sosial melalui rukun warga. Hubungan itu menjadi salah satu ruang bagi masyarakat untuk saling membantu.
Namun, menurut Sartika, pendampingan tidak hanya menyangkut pengurusan identitas. Ia juga berupaya mengenalkan budaya dan kehidupan masyarakat setempat kepada keluarga-keluarga tersebut.
“Untuk yang seperti ini kita berjuang dengan swadaya sendiri, dengan kemampuan sendiri, agar tetap memonitoring dan memantau mereka. Bagaimana pun mereka adalah manusia,” ujarnya.
Pemerintah Mulai Menangani Persoalan Kewarganegaraan
Persoalan yang dialami keluarga Missy dan Jian berkaitan dengan hak anak atas identitas dan kepastian status kewarganegaraan.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia mengatur sejumlah ketentuan mengenai anak yang dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia.
Pasal 4 huruf g, misalnya, mengatur bahwa anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia merupakan warga negara Indonesia. Karena itu, status kewarganegaraan ibu dan ayah Missy serta Jian perlu dipastikan sebelum menentukan ketentuan hukum yang berlaku bagi mereka.
Ketiadaan akta kelahiran tidak serta-merta membuktikan seseorang berstatus tanpa kewarganegaraan atau stateless. Pemeriksaan perlu dilakukan untuk memastikan apakah anak-anak tersebut diakui sebagai warga negara oleh Indonesia maupun Filipina.
Persoalan masyarakat keturunan Filipina di Indonesia sendiri telah menjadi perhatian pemerintah pusat.
Pada Juli 2025, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan menginisiasi koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk menangani warga keturunan Filipina atau Persons of the Philippines Descent (PPDs) yang menghadapi ketidakjelasan status kewarganegaraan.
Pemerintah mencatat persoalan tersebut banyak ditemukan di wilayah perbatasan, termasuk Bitung, Sangihe, dan Talaud.
Perkembangan penanganan juga terlihat di Kota Bitung. Pada 2 November 2026, Kementerian Hukum Sulawesi Utara menyerahkan surat keputusan penegasan status kewarganegaraan kepada 133 warga keturunan Filipina yang telah melalui proses verifikasi.
Dalam proses tersebut, Pemerintah Kelurahan Wangurer turut memfasilitasi rangkaian verifikasi dokumen warga.
Namun, belum diketahui apakah keluarga Missy dan Jian telah mengikuti pendataan atau termasuk dalam proses penegasan status kewarganegaraan tersebut.
Bagi Missy dan Jian, kepastian identitas bukan sekadar urusan administrasi. Hal itu juga berkaitan dengan kesempatan memperoleh pendidikan dan membangun masa depan.
Keduanya masih menyimpan cita-cita yang ingin diwujudkan. Jian ingin menjadi guru, sedangkan Missy ingin menjadi dokter. Namun, selama persoalan dokumen dan akses pendidikan belum terselesaikan, keinginan mereka untuk belajar seperti anak-anak lainnya masih harus menunggu kepastian.

