TENTANGPUAN.com – Masalah penyaluran pupuk subsidi kembali menjadi perhatian setelah adanya keluhan dari perempuan petani yang sekaligus merupakan Ketua Kelompok Tani Mekar Jaya, Teti Anggai, asal Desa Tapa Aog, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow.
Teti yang hadir dalam Rapat Koordinasi Ketahanan Pangan Wilayah Hukum Polres Kotamobagu, Jumat, (15/11/2024) di Aula Rumah Dinas Wali Kota Kotamobagu, mengungkapkan berbagai kendala yang dialami petani di lapangan, termasuk kuota pupuk yang sering kali tidak mencukupi kebutuhan.
“Torang pe kendala (kendala kami) di lapangan itu masalah pupuk. Dalam satu tahun, tiga kali keluar depe kuota, kadang kala kurang satu kali mo ambe karena nda baku riki deng panen (keluar kuota, terkadang hanya satu kali (kuota) yang diambil sebab saling berkejaran dengan waktu panen). Lia kamari, torang pe pupuk laeng sonda ada. Jadi so kurang dapa dua, tiga bantal, (Ternyata, pupuk kami lain sudah tidak ada, tinggal dapat dua atau 3 bantal),” ungkap Teti.
Ia juga mengungkapkan adanya masalah serius terkait penggunaan nama petani dalam pengambilan pupuk.
“Kita ketua kelompok dengan anggota mo ambe pupuk, torang pe nama so terpakai. Kita nda tahu sapa yang ba pake, (Saya ketua kelompok dengan anggota mau mengambil pupuk, tapi nama kami sudah terpakai, saya tidak tahu siapa yang pakai,” tambahnya.
Sebagai solusi, Teti berharap penyaluran pupuk dilakukan langsung di desa dengan data KTP dan KK yang jelas untuk menghindari permasalahan.
“Setiap desa musti ada penyaluran pupuk. Kita pe harapan sandiri penyaluran pupuk itu musti di kampung-kampung, (Harapan saya, penyaluran pupuk mesti di kampung-kampung),” katanya.
Menanggapi keluhan ini, sebagai tuan rumah, Pj Wali Kota Kotamobagu yang hadir dalam kegiatan, menegaskan bahwa pada tahun 2024, fokus kebijakan pemerintah adalah memastikan distribusi pupuk bersubsidi tepat sasaran.
“Dengan menyediakan pupuk berkualitas dengan harga terjangkau, fokus kebijakan pada tahun 2024 adalah optimalisasi distribusi agar tepat sasaran dengan memanfaatkan sistem elektronik, yaitu Rencana Definitif Kelompok atau E-RPKK,” jelasnya.
Ia juga menyebutkan bahwa pihak pemerintah akan bekerja sama dengan distributor dan pengencer untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di lapangan.
Dalam kesempatan diskusi dengan petani, hadir pula perwakilan dari pihak kepolisian dan Bank BRI untuk membahas persoalan yang terkait dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam mendukung petani.
“Kami akan membuka pertanyaan dari bapak ibu petani untuk mencari solusi bersama,” tutup Pj Wali Kota.
Pemerintah berharap dengan adanya optimalisasi distribusi dan peningkatan pengawasan, masalah pupuk yang dihadapi para petani dapat segera teratasi dan mendukung produktivitas pertanian di Kotamobagu.
Peliput: Tri Deyna
