TENTANGPUAN.com – Kesulitan warga Kota Kotamobagu untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi kembali menjadi sorotan, setelah data Badan Pusat Statistik (BPS) Kotamobagu tahun 2023 menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Murni (APM) pendidikan tinggi hanya berada di angka 17,64 persen.
Artinya, dari seluruh penduduk usia ideal kuliah, kurang dari 2 dari 10 orang benar-benar mengenyam pendidikan tinggi.
Wali Kota Kotamobagu, Weny Gaib, menanggapi kondisi ini dengan menekankan pentingnya penguatan ekonomi keluarga melalui sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai solusi mendasar.
“Langkah yang harus kita lakukan adalah meningkatkan kemandirian ekonomi dari masyarakat. Karena tanpa kemandirian ekonomi, masyarakat tidak mungkin bisa menyekolahkan anaknya sampai ke jenjang lebih tinggi,“ ujar Weny, Rabu (7/5/2025).
Menurutnya, penguatan UMKM harus menjadi fokus bersama karena sektor tersebut terbukti paling dekat dengan ekonomi keluarga.
Jika UMKM berkembang, maka penghasilan keluarga juga meningkat, sehingga biaya pendidikan menjadi lebih terjangkau.
“Yang paling penting adalah peningkatan UMKM di Kotamobagu. Apabila UMKM bisa meningkat, maka tentu ekonomi masyarakat juga meningkat. Tentu di samping itu, kami juga berusaha menyiapkan fasilitas pendidikan yang dibutuhkan masyarakat,” tambahnya.
Weny juga menyebut bahwa Pemerintah Kota Kotamobagu, bersama Wakil Wali Kota Rendi Mokoginta, terus berupaya memberikan perhatian serius pada persoalan pendidikan dan ekonomi secara terpadu.
“Saya dan Pak Wawali sampai hari ini tetap memaksimalkan segala usaha untuk mampu membawa seluruh masyarakat Kotamobagu. InsyaAllah bisa meningkat, kita harus bisa sama-sama memperjuangkan itu agar bisa meningkat,” ungkapnya optimis.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kotamobagu, Mohamad Aljufri Ngandu, mengungkapkan bahwa biaya kuliah yang masih tinggi menjadi penghambat utama bagi banyak remaja di Kotamobagu. Ia menyoroti perlunya kehadiran perguruan tinggi negeri agar akses pendidikan lebih merata.
“Yang pertama dan utama adalah faktor ekonomi. Karena itu dibutuhkan perguruan tinggi di setiap daerah. Ya, meski di Kotamobagu sudah ada perguruan tinggi, tapi belum ada yang negeri. Kenapa negeri? Ya agar biayanya lebih terjangkau,“ jelas Ngandu, Sabtu (3/5/2025) di Alun-alun Boki Hontinimbang.
Ngandu menambahkan, saat ini kewenangan pemerintah kota hanya sebatas pendidikan tingkat dasar dan menengah pertama, sedangkan tingkat SMA ke atas menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi.
Berdasarkan data Dinas Pendidikan, rata-rata lama sekolah (RLS) warga Kotamobagu hanya 10,33 tahun—setara dengan kelas 1 SMA. Hal ini memperkuat fakta bahwa mayoritas penduduk dewasa di Kotamobagu belum menyelesaikan pendidikan menengah atas.
Dengan berbagai hambatan tersebut, penguatan ekonomi keluarga menjadi langkah strategis yang dianggap mampu membuka jalan bagi generasi muda Kotamobagu agar tidak lagi memandang kuliah sebagai mimpi yang terlalu mahal.
