Perempuan Pesisir Manado Tuntut DPRD Sulut Hentikan Proyek Reklamasi Pantai Utara

Perempuan Pesisir Manado Tuntut DPRD Sulut Hentikan Proyek Reklamasi Pantai Utara, (Foto: ZONAUTARA.com/Yegar Sahaduta).
Perempuan Pesisir Manado Tuntut DPRD Sulut Hentikan Proyek Reklamasi Pantai Utara, (Foto: ZONAUTARA.com/Yegar Sahaduta).

TENTANGPUAN.com – Aksi penolakan reklamasi Pantai Utara Manado kembali memanas di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara, Senin (07/10/2024).

Ratusan warga yang tergabung dalam kelompok masyarakat pesisir turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi mereka, dengan barisan perempuan berada di garis depan aksi tersebut.

Restin Bangsuil, seorang tokoh perempuan pesisir, menjadi yang pertama maju ke depan untuk menyampaikan tuntutan langsung di hadapan para anggota DPRD Sulut.

Dengan penuh keberanian, Restin yang mewakili masyarakat pesisir dari Manado Utara hingga kepulauan, menolak tegas kebijakan reklamasi yang dianggap merugikan mereka.

“Kami mewakili masyarakat pesisir di Manado Utara hingga kepulauan, dengan tegas menolak reklamasi. Torang tidak butuh pembangunan yang tidak pro-rakyat,” ujarnya di hadapan para anggota DPRD dengan suara lantang.

Restin, yang bersama para perempuan lainnya rela berpanas-panasan dalam aksi tersebut, menyuarakan kekecewaannya atas ketidakpedulian pengembang proyek terhadap rekomendasi yang sebelumnya telah dikeluarkan DPRD Sulut.

Restin Bangsuil saat menyampaikan aspirasinya,(Foto: ZONAUTARA.com/ Yegar Sahaduta).

Menurutnya, proyek reklamasi ini hanya akan merusak kehidupan nelayan dan menghancurkan alam yang selama ini menjadi sumber penghidupan masyarakat.

Torang nda (kami tidak) butuh pembangunan. Torang (kami) hanya butuh keamanan untuk nelayan, dan ingin tetap melihat alam yang diciptakan Tuhan, bukan proyek pembangunan yang tidak masuk akal,” ungkapnya penuh emosi.

Dalam aksinya, para perempuan pesisir menegaskan bahwa reklamasi tidak memberikan manfaat nyata bagi warga, terutama bagi para nelayan yang mata pencahariannya terganggu.

Mereka meminta agar DPRD Sulut bersikap lebih tegas dan memaksa pengembang untuk menghentikan proyek yang sudah berjalan tersebut.

Aksi ini menjadi bagian dari upaya masyarakat pesisir untuk mempertahankan hak atas lingkungan hidup yang bersih dan lestari, serta mengkritisi kebijakan pembangunan yang dinilai tidak berpihak pada rakyat kecil.

Leave a Reply

Your email address will not be published.